Bandar Lampung— Munculnya dugaan praktik prostitusi yang berkedok tempat relaksasi atau SPA di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika dugaan tersebut benar adanya, maka praktik seperti ini merupakan ancaman terhadap ketertiban umum, moral masyarakat, serta nilai-nilai agama yang selama ini dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat Provinsi Lampung.
Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan sebuah tempat usaha yang mengatasnamakan SPA, namun diduga menyediakan layanan yang menyimpang dari izin usahanya. Dugaan tersebut tentu harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, serta aparat penegak hukum.
Praktik prostitusi yang beroperasi secara terang-terangan dengan berlindung di balik izin usaha SPA, maka hal itu tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak norma agama, norma kesusilaan, dan citra Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap tempat usaha beroperasi sesuai dengan izin yang dimiliki. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan menyeluruh untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran hukum sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
Pemerintah daerah juga diharapkan tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan izin usaha, maka tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus diberikan tanpa pandang bulu.
Publik tentu berharap tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang diduga melanggar hukum berkembang di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang transparan akan menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Media ini juga mendorong pihak pengelola tempat usaha yang disebut dalam berbagai informasi untuk memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil guna merespons perhatian publik terhadap dugaan tersebut.
Provinsi Lampung tidak boleh menjadi tempat berkembangnya praktik-praktik yang diduga bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, maupun nilai-nilai agama. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, maka pengusutan harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan akuntabel hingga terang benderang.
(TIM)
