“Dugaan Rekayasa Dokumen Mengguncang Sekretariat DPRD Tubaba: Jejak Tanda Tangan Fiktif dan Sikap Bungkam Pejabat”

Tulang Bawang Barat —Aroma dugaan praktik korupsi terselubung di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, semakin menyeruak. Setelah pemberitaan sebelumnya mencuat, kini muncul fakta baru: seluruh pejabat tinggi daerah memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait kasus tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tulang Bawang Barat, Eliyana diduga meminta salah satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkup sekretariat untuk menandatangani dokumen kegiatan dengan nilai sekitar Rp60 juta, seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Padahal, menurut sumber internal terpercaya, kegiatan itu tidak pernah ada .

ASN yang diminta menandatangani dokumen fiktif tersebut menolak karena takut melanggar hukum dan menanggung risiko pidana. Namun, sumber menyebut tidak menutup kemungkinan ada ASN lain yang bersedia menandatangani demi kepentingan tertentu.

Jika benar demikian, pola ini memperlihatkan indikasi praktik sistematis yang mengarah pada korupsi berjemaah

Untuk memastikan kebenaran informasi ini, wartawan media ini telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada Bupati Tulang Bawang Barat, Ketua DPRD, dan Sekretaris DPRD Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun dari ketiganya memberikan tanggapan

Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp dan surat resmi telah dibaca, namun tidak dijawab.

Sikap diam para pejabat ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah memang ada instruksi tertentu untuk bungkam atau justru mereka mengetahui adanya dugaan permainan dan memilih membiarkannya?

Dugaan manipulasi dokumen ini juga dikaitkan dengan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya, di mana ditemukan kejanggalan dalam administrasi perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, serta pelaksanaan kegiatan internal sekretariat.

Jika tidak segera diusut, praktik semacam ini dapat memperkuat budaya penyimpangan di tubuh pemerintahan daerah. Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan menelusuri kebenaran dugaan ini secara terbuka dan profesional

Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Barat dikabarkan akan segera dimintai tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan yang mencoreng citra pemerintahan daerah tersebut.

(DK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *