BANDAR LAMPUNG— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung enggan memberikan tanggapan terkait dugaan defisit anggaran daerah yang mencapai Rp 1,7 triliun. Konfirmasi yang diajukan melalui pesan WhatsApp dibiarkan tanpa jawaban, menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data yang beredar, Lampung diduga mengalami ketidakseimbangan belanja daerah yang berpotensi memperparah defisit anggaran. Beberapa faktor utama yang menjadi sorotan meliputi:
1. Belanja Operasional yang Fantastis
Alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional seperti konsumsi, perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga akomodasi di hotel mewah diduga mencapai miliaran rupiah per tahun. Namun, efektivitas dari pengeluaran ini terhadap pembangunan daerah masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ini menjadi penyebab utama defisit yang dialami Lampung?
2. Target Pendapatan Daerah Tak Tercapai
Indikasi lain yang semakin memperkuat dugaan ketidakseimbangan anggaran adalah penerimaan daerah yang tidak memenuhi target. Jika benar demikian, apa langkah konkret pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini? Mengapa tidak ada strategi yang jelas untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menutup defisit?
3. Lemahnya Evaluasi dan Kontrol Belanja
Apakah ada mekanisme evaluasi dan pengendalian anggaran yang memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak prioritas? Ataukah terjadi pemborosan anggaran yang lepas dari pengawasan?
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Sayangnya, laporan keuangan daerah terkesan tertutup dan tidak mudah diakses oleh masyarakat. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa BPKAD Lampung memilih untuk diam dan mengabaikan konfirmasi yang diajukan?
5. Langkah Mengatasi Defisit
Jika defisit terus berlanjut, langkah apa yang sudah atau akan diambil pemerintah daerah untuk menyeimbangkan keuangan daerah? Ataukah justru kebijakan yang diambil selama ini semakin memperburuk kondisi keuangan Lampung?
Bungkamnya pihak BPKAD atas pertanyaan ini semakin memunculkan dugaan bahwa ada ketidakcermatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sikap tertutup pejabat publik dalam menjawab isu krusial ini patut dipertanyakan.
